Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Tag Terpopuler

Masyarakat Desak Transparansi Parkir dan Lapak Pasar, Kinerja Dishub–Disperindag Sungai Penuh Disorot

31 Maret 2026 | 19:53 WIB | 0 Views Last Updated 2026-04-01T02:53:52Z
Foto keadaan Pasar Tanjung Bajure Kota Sungai Penuh setela dilakukan penertiban, Selasa (31/03/2026) 

SUNGAI PENUH – Tuntutan transparansi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kembali mengemuka di Kota Sungai Penuh. LSM PEDAS bersama LSM L.I.M.B.A.H mendatangi DPRD serta Dinas Perhubungan (Dishub) dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) untuk meminta kejelasan data titik koordinat parkir dan lapak Pasar Tanjung Bajure.


Kedua LSM menilai, hingga kini belum tersedia data terbuka dan terverifikasi terkait lokasi resmi parkir, jumlah lapak pasar, serta mekanisme penarikan retribusi. Padahal, sektor ini dinilai strategis dalam mendukung penataan kota sekaligus optimalisasi PAD.


“Belum ada kejelasan mengenai titik koordinat parkir, jumlah lapak yang valid, serta sistem retribusi yang akuntabel,” ujar Ketua Umum LSM PEDAS, Efyarman, didampingi Ketua DPD LSM L.I.M.B.A.H, Martias.


Menurut mereka, ketiadaan data berbasis pemetaan berpotensi menimbulkan ketidaktertiban tata ruang serta membuka celah kebocoran PAD. Kondisi ini dinilai berdampak pada kualitas pengelolaan kota yang seharusnya tertata dan terukur.


“Tanpa basis data yang jelas dan transparan, potensi kebocoran PAD sangat besar. Ini juga menyangkut kepercayaan publik dan penataan kota,” tegasnya.


Masyarakat mendesak langkah konkret dari Dishub dan Disperindag, meliputi pendataan ulang berbasis koordinat digital, keterbukaan informasi publik, serta penguatan pengawasan retribusi. DPRD juga diminta menjalankan fungsi pengawasan secara lebih aktif terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD).


Sementara itu, saat dikonfirmasi terpisah, Kepala Dishub dan Kepala Disperindag Kota Sungai Penuh menyatakan masih dalam tahap awal menjabat. Keduanya menyebut akan mempelajari persoalan tersebut dan terbuka terhadap masukan dari masyarakat serta LSM guna pembenahan ke depan.


Desakan ini menjadi sinyal kuat perlunya pembenahan sistemik dalam pengelolaan retribusi daerah, agar PAD dapat dioptimalkan sekaligus mendorong terwujudnya tata kota Sungai Penuh yang lebih tertib dan profesional.


Reporter : Prengki DS

Editor : Irawan S

×
Berita Terbaru Update