 |
| Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya Sugiarto dan Gubernur Jambi AL Haris serta unsur Forkopimda, Bupati/Wali Kota se-Provinsi Jambi menghadiri menghadiri kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jambi Tahun 2027 di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Kota Jambi, Rabu (15/04/2026). |
JAMBI – Gubernur Jambi, Al Haris, menegaskan pentingnya akselerasi pembangunan ekonomi yang inklusif melalui sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan daerah. Penegasan itu disampaikan saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jambi Tahun 2027.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya Sugiarto, dan dihadiri unsur Forkopimda, bupati/wali kota se-Provinsi Jambi, serta kepala instansi vertikal.
Dalam paparannya, Al Haris mengusung tema pembangunan 2027, yakni “Akselerasi Produktivitas, Investasi, dan Hilirisasi untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, Berkelanjutan, dan Berdaya Saing.” Tema ini menekankan tiga fokus utama: peningkatan produktivitas melalui kualitas SDM, penguatan tenaga kerja inovatif berbasis digital, serta reformasi tata kelola pemerintahan.
Selain itu, Pemprov Jambi juga menargetkan penguatan investasi hijau, kemudahan perizinan, serta pembangunan infrastruktur konektivitas untuk mendorong hilirisasi industri berbasis ekspor, pengembangan UMKM halal, dan ekonomi digital.
“Musrenbang ini menjadi fondasi penting dalam pelaksanaan RPJPD 2025–2045. Kita harus memastikan program daerah selaras dengan prioritas nasional dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas,” tegas Al Haris.
Namun demikian, di balik optimisme tersebut, sejumlah indikator makro yang dipaparkan masih menjadi catatan. Pertumbuhan ekonomi Jambi tercatat 4,93 persen hingga akhir 2025, dengan kontribusi utama dari sektor transportasi dan ekspor. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berada di angka 4,08 persen, sementara angka kemiskinan masih di kisaran 6,89 persen. Di sisi lain, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 74,36 menjadi 75,13.
Pemerintah Provinsi juga mengklaim telah menjalankan sejumlah program prioritas nasional, di antaranya pembentukan 192 Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) serta 1.591 unit Koperasi Merah Putih di desa dan kelurahan. Dukungan pusat melalui Program Strategis Nasional (PSN) pada 2026 disebut mencapai Rp1,138 triliun.
Wamendagri Bima Arya dalam sambutannya memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan Musrenbang yang dinilai efisien.
“Musrenbang ini tidak digelar di hotel, tetapi di rumah dinas gubernur. Ini contoh efisiensi yang patut ditiru di tengah pengetatan anggaran,” ujarnya.
Meski demikian, efektivitas dari berbagai program dan klaim capaian tersebut tetap menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam memastikan dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat secara merata.
Sebagai penutup, Gubernur merinci lima prioritas pembangunan Jambi ke depan, meliputi pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan kualitas SDM, penguatan infrastruktur penunjang ekonomi, reformasi tata kelola pemerintahan, serta pengelolaan lingkungan hidup.
Musrenbang ini diharapkan tidak sekadar menjadi agenda seremonial tahunan, melainkan mampu menghasilkan kesepakatan konkret yang menjawab kebutuhan riil kabupaten/kota, sekaligus memastikan arah pembangunan Jambi 2027 lebih tepat sasaran dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
Reporter : Irawan S
