ETIKA DAN TOLERANSI DALAM DEMONTRASI ITU PENTING - Fokus Jambi | Media Online Masyarakat Jambi

Saturday, 7 November 2020

ETIKA DAN TOLERANSI DALAM DEMONTRASI ITU PENTING

ETIKA DAN TOLERANSI DALAM DEMONTRASI ITU PENTING


Oleh : Valentina Amanda Sitorus Pane

Demokrasi memberikan hak setara pada semua warga negara dalam berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung dalam perumusan atau pengembangan suatu kebijakan. Setianya, masyarakat Indonesia mempercayai wakil-wakil rakyat yang mereka pilih untuk mewakilkan suara mereka. 


Seperti yang kita ketahui, para wakil rakyat itu kerap kali mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan kemauan banyak orang. Pertentangan itu yang kemudian menciptakan keresahan sosial. Ketika keresahan sosial tiba, akan muncul sikap kritis masyarakat terutama mahasiswa yang kemudian menciptakan sebuah gerakan untuk mengakomodir aspirasi, mereka menyampaikan pendapat di ruang publik. Sering kali penyampaian pendapat itu dikenal dengan sebutan aksi unjuk rasa atau demonstrasi.


Aksi demonstrasi setelah tumbangnya Orde Baru seakan telah menjadi hal yang dinilai sebagai cerminan peradaban masyarakat modern dan demokratis. Di satu sisi, aksi demonstrasi merupakan hal yang dapat diterima dan sejalan dengan tuntutan demokrasi. Namun di sisi lain, tidak jarang terjadi penyimpangan di dalamnya.


Walaupun hal itu ialah bagian dari kehidupan dan dibenarkan tindakannya, namun dalam aksi demonstrasi di ruang publik sangat terbuka diikuti dengan tindakan yang mengganggu kepentingan umum. Dalam suasana yang diselimuti socio-political distrust yang tinggi, maka akan banyak aksi demonstrasi yang dilakukan dengan cara-cara radikal atau diikuti tindakan kekerasan, kriminal dan anarkis.


Seorang pakar hukum internasional, Ogiandhafiz Juanda, berpendapat bahwa demonstrasi harus mendapat ruang sebagai sebuah kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum yang dijamin UUD 1945. Selain itu, beliau menegaskan bahwa para pengunjuk rasa dan petugas keamanan juga tidak dibenarkan melakukan tindakan kekerasan. Aksi demonstrasi harus dilakukan secara benar dan adil, jika terbukti melakukan pelanggaran dengan aksi kekerasan tentu harus di proses secara hukum.


Harus dipahami sepenuhnya bahwa unjuk rasa atau demonstrasi pada hakekatnya adalah manifestasi kebebasan berkumpul, berekspresi dan berpendapat. Terjamin di dalam Konstitusi tertulis UUD 1945 beserta segenap prinsip dasar penyelenggaraan kehidupan bernegara hukum, namun pula diakui dan dijamin dalam instrumen hukum hak asasi manusia nasional maupun internasional. Sebagai hak konstitusional sekaligus hak asasi manusia, maka pada prinsipnya Negara dan segenap aparaturnya wajib untuk menghormati, melindungi, memenuhi dan memajukannya.


Demonstrasi memang tidak dilarang. Namun alangkah baiknya untuk mengetahui aturan yang ada. Peran etika dan moral sangat penting dalam mencegah tindakan kekerasan dan kriminalitas. Para demonstran harus disadarkan kembali dengan dasar negara yaitu Pancasila. Jika, aksi demonstrasi dilakukan untuk menuntut hak tertentu, maka para demonstran perlu memiliki dasar yang kuat bahwa hak yang mereka tuntut betul adanya dalam artian mereka paham betul isu apa yang mereka perjuangkan secara objektif bukan hanya sekedar ikut-ikutan dan memperburuk suasana.


Banyak sekali sudah aturan perundang-undangan yang mengatur aksi demonstrasi, mulai dari pengaturan tempat, waktu, izin, syarat, dan lain-lain. Di Indonesia terdapat Undang-Undang yang mengatur tentang Demonstrasi atau mengemukakan pendapat di muka umum yaitu UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Aturan tersebut tertulis jelas, tetapi kerap kali diabaikan. Sikap mengabaikan yang seperti itulah kadang menciptakan suatu masalah sosial yang meresahkan, seperti perusakan fasilitas umum maupun bentrok dengan aparat. Hal ini terjadi akibat keinginan menunjukkan pendapat yang terlalu berlebihan yang kemudian tersulut emosi. Dari sinilah dapat dipelajari bahwa dalam menyampaikan pendapat, pengontrolan emosi sangat diperlukan sebagai masyarakat yang berintelek.


Agar konsep demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik, demonstrasi memerlukan respon yang baik pula dari pihak pemerintah, dimana mereka menampung semua pendapat dan aspirasi dari masyarakat. Pemerintah tidak bisa sembarangan membatasi ruang dan gerak para demonstran, kecuali mereka sudah melanggar hak dan kewajiban dalam demonstrasi.


Kebebalan dan ketidakpedulian pemerintah terhadap jeritan masyarakat menimbulkan sikat anti dan rasa tidak percaya masyarakat terhadap pemerintah. Kelanjutannya, hubungan masyarakat dan pemerintah akan terus diliputi ketegangan yang mencekam. Himpitan dalam kebijakan akan mudah melahirkan radikalisme dalam aksi demonstrasi. Dengan kata lain, dalam keadaan seperti itulah aksi demontrasi mudah berteman dengan tindakan anarkis.


Penanganan sikap anarkis akhir-akhir ini masih menjadi sesuatu yang sulit dengan suasana “permusuhan” pada ruang publik, yaitu antara aparat yang menangani demontran di satu sisi dengan pelaku demonstran. Timbulnya “permusuhan” itu dinilai sebagai kegagalan dalam menangani aksi demonstrasi tidaklah sepenuhnya dapat dibenarkan dan masih terdapat faktor pendorong lain sehingga hal tersebut dapat terjadi.


Dapat dibilang bahwa umumnya aksi demonstrasi dilakukan sebagai jalan akhir dalam penyampaian pendapat. Secara umum, masyarakat pasti memahami mengenai pentingnya penyampaian pendapat secara santun dan damai. Hal ini justru menjadi pembelajaran bagi pemerintah dalam merespon tuntutan masyarakat. Penanganan aksi demonstrasi dengan pendekatan dialogis, musyawarah interaktif, serta membangun sikap saling mempercayai sangatlah penting. Sebab dari saling mempercayai (mutual trust) itulah akan timbul sikap saling menghargai (mutual respect).


Sebagai contoh, aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa untuk menolak RUU Cipta Kerja yang sedang hangat-hangatnya. Masyarakat resah akibat pemerintah mengeluarkan undang-undang yang dianggap merugikan para buruh dan menentang hak asasi. Selain itu, pemerintah dianggap terlalu buru-buru dalam mengesahkan undang-undang itu tanpa peninjauan lebih lanjut. 

Demonstrasi yang dilakukan ditengah masa pandemi ini juga membuat petugas kesehatan cemas akan ada klaster baru jika mereka tidak mengikuti protokol kesehatan. Selain itu, banyak terjadi bentrok antara aparat dan mahasiswa yang diakibatkan oleh kurangnya rasa toleransi antara kedua pihak yang sama-sama merasa superior dan egois. Fasilitas umum banyak dirusak dan negara pun mengalami kerugian akibatnya.


Secara sederhananya saja, tidak akan ada api kalau tidak ada asap, tidak akan ada demonstrasi kalau pemerintah tidak seenaknya. Masyarakat tidak akan mengeluh jika mereka makmur. Pemerintah sebagai pihak yang diamanahi oleh rakyat seharusnya lebih bisa menghargai dan memikirkan apa sebenarnya yang diperlukan oleh rakyatnya, bukan hanya kepentingan golongan semata.


Sebaliknya juga, pihak demonstran yang sebetulnya paham betul dengan aturan dalam berdemonstrasi diharapkan untuk tetap tertib sehingga penyampaian pendapat dapat terlaksana dengan baik tanpa menimbulkan korban serta mengganggu kepentingan umum. Pentingnya para demonstran untuk mempelajari terlebih dahulu etika dan apa yang ingin diaspirasikan serta terus menanamkan jiwa toleransi.


Sejarah gerakan mahasiswa dari dulu hingga kini memang tak lain adalah kekuatan pengubah. Perubahan itu bukan untuk dirinya sendiri tapi untuk bangsa. Bergerak untuk berjuang dan berjuang untuk keadilan. Namun bukan berarti bisa mengganggu kepentingan umum. Seperti yang kita tahu, sesuatu yang dilakukan secara belebihan memiliki dampak yang buruk. Begitu juga jika aksi demonstrasi dilakukan secara berlebihan tanpa tahu batasannya, maka hal itu akan berdampak pada banyak hal juga.(**)

Berita Terkait

Semua Berita

© Copyright 2019 Fokus Jambi | Media Online Masyarakat Jambi | All Right Reserved