Polda Jambi Tangani Dugaan Korupsi Rp 1,2 Miliar di RS Hanafie Bungo - Fokus Jambi | Media Online Masyarakat Jambi

Monday, 24 August 2020

Polda Jambi Tangani Dugaan Korupsi Rp 1,2 Miliar di RS Hanafie Bungo

Polda Jambi Tangani Dugaan Korupsi Rp 1,2 Miliar di RS Hanafie Bungo

FOKUSJAMBI.COM, JAMBI - Direktur PT Raditama Lintas Komunika (RLK), Okridoni SE, ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jambi terkait kasus tindak pidana korupsi pengadaan Sarana Instalasi Ruang Operasi (SIRO) di RSUD H Hanife, Muaro Bungo Kabupaten Bungo yang merugikan negara senilai Rp1,2 miliar dari total anggaran APBD 2018 sebesar Rp7 miliar.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Jambi, Kombes Pol Edi Faryadi, di Jambi Selasa mengatakan, setelah penyidik menahan dua tersangka korupsi SIRO RSUD Hanife Muaro Bungo, atas nama Muhammad dan Irwansyah dalam kasus tersebut, Polda menetapkan Okridoni (Direrktur PT RLK) sebagai DPO dalam kasus tersebut karena pengerjaan proyek dilakukan olehnya.

"Direktur PT RLK, Okridoni tidak pernah koorperatif dalam memenuhi panggilan dan pemeriksaan penyidik Ditreskrimsus, sehingga yang bersangkutan kami tetapkan sebagai DPO sesuai dengan surat No.DPO/74/IX/RES.3.3/2019/Ditreskrimsus tertanggal 12 September 2019 dan saat ini polisi masih terus memburu keberadaanya," kata Edi Faryadi.

Dalam kasus ini anggaran SIRO RSUD Hanife dengan nilai kontrak sebesar Rp7,3 miliar, yang dimenangkan oleh PT Raditama Lintas Komunika dengan Dirtektur Okridoni, dalam pengerjaanya peralatan di rumah sakit tersebut tidak berjalan sehingga dilaporkan ke Polda dan dilakukan penyelidikan.

Edi mengatakan, atas dasar tersebut kemudian penyidik melakukan penyelidikan dan ditemukan adanya mark up dalam pengadaan peralatan tersebut dan pengadaan proyek tersebut tidak sesuai dengan proses lelang sesuai aturan Perpres No 54 tahun 2010, sehingga kasus tersebut naik dan ditetapkanlah tersangkanya.

Kemudian penyidik Polda melakukan perhitungan audit ke BPKP ditemukan adanya kerugian negara mencapai Rp1,2 miliar, sehingga dengan adanya temuan itu telah ada perbuatan melawan hukum tindak pidana korupsi dan kasus ini sudah masuk dalam tahap P-21 atau lengkap dinyatakan oleh jaksa, sehigga berkas perkara, barang bukti dan tersangka sudah dilimpahkan ke Kejati Jambi guna proses hukum selanjutnya.(red)

Berita Terkait

Semua Berita

© Copyright 2019 Fokus Jambi | Media Online Masyarakat Jambi | All Right Reserved