Optimalisasi Peranan APIP Dalam Mewujudkan Pemerintah Yang Bersih Efektif, Efisien Dan Ekonomis - Fokus Jambi | Media Online Masyarakat Jambi

Wednesday, 22 July 2020

Optimalisasi Peranan APIP Dalam Mewujudkan Pemerintah Yang Bersih Efektif, Efisien Dan Ekonomis

Optimalisasi Peranan APIP Dalam Mewujudkan Pemerintah Yang Bersih Efektif, Efisien Dan Ekonomis

FOKUSJAMBI.COM, JAMBI - APIP memiliki peranan yang vital dalam pemberantasan korupsi khususnya dalam melakukan pengawasan Internal atas penyelenggaraan tugas dan fungsi  Instansi Pemerintah melalui kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan dan Kegiatan pengawasan lainnya.
Lembaga pengawasan memiliki legitimasi formal baik dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan daerah atau aturan lainnya untuk melaksanakan tugas pengawasan, ini artinya lembaga pengawasan menempati posisi penting dalam upaya mencegah terjadinya tindakan penyimpangan terhadap Peraturan perundang-undangan oleh unit kerja yang berada dibawah pengawasannya.
Fungsi Pengawasan merupakan cara efektif dan efisien dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, tugas pengawasan sesungguhnya inherent pada tugas pimpinan (atasan langsung) suatu instansi sehingga untuk melaksanakannya relative tidak membutuhkan biaya ekstra. 
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah peran Inspektorat  mengalami pergeseran dari peran watchtdog menjadi penjamin mutu (quality assurance)  dan menjadi konsultan pendamping maka peran APIP tidak hanya sebatas sebagai pengawas, namun juga harus  mampu memberikan pembinaan, pembimbingan dan saran terkait aktivitas organisasi dan lingkup penugasan yang disepakati bersama untuk memberikan nilai tambah dan perbaikan risiko, pengendalian, dan proses tata kelola organisasi. APIP harus mengikuti kegiatan operasional mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan laporan sampai dengan pertanggungjawabannya.  
Salah satu komponen terpenting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan ekonomis yaitu dengan mengembangkan  tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government). Kebijakan umum pemerintahan yang baik dan bersih itu menyangkut seluruh aspek, terkait kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui institusi formal dan informal.
Tuntutan masyarakat kepada pemerintah untuk segera mewujudkan pemerintahan yang baik merupakan tuntutan untuk terselenggaranya pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, ekonomis dan taat kepada peraturan perundangan undangan serta mempertanggunjawabkan pelaksanaan anggaran dan kegiatan melalui suatu system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, untuk itu  perlu adanya : 
1. APIP dalam melakukan pengawasan secara professional  dengan penuh kehati hatian dan mengunakan kemahirannya secara cermat, cerdas, dan akuntabel. Dengan demikian APIP harus berani menyampaikan laporan hasil audit pemeriksaan sesuai dengan kenyataan apa adanya tanpa ada rasa takut dan sungkan. 
2. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan yang bisa membawa dampak terhadap  perbaikan manajemen pemerintah antara lain pada aspek ketatalaksanaan dan sumber daya manusianya untuk itu perlu adanya kematangan dalam penyampaian hasil pengawasan yang memenuhi syarat relevan, kompeten, materil  dan bukti yang cukup.
3. Pengawasan berpengaruh pada optimalisasi kinerja APIP, antara lain segala tindakan dan perilaku selama dalam pelaksanaan pengawasan tetap berpedoman pada kode etik dan standar audit. Perilaku APIP dalam interaksi sesama pemeriksa berkewajiban untuk menggalang kerjasama yang sehat, untuk itu APIP harus sadar akan tujuan membuat komponen dalam tim yang memiliki pegangan arah dan tidak mudah kehilangan orientasi.
Kepala Daerah dapat menjadikan APIP sebagai filter pertama dan utama terhadap kemungkinan berbagai penyimpangan administratif dan tindak lanjutnya. Pelanggaran dalam pengelolaan keuangan daerah yang hanya didasarkan kelalaian, dapat dilakukan dengan pembenahan dan tindakan administratif maupun menyelesaikannya melalui mekanisme tuntutan ganti rugi terhadap aparatur yang telah melalukan kelalaian. Pembenahan dan tindakan administratif tersebut, diharapkan dapat mengeliminasi atau setidaknya mengurangi penindakan oleh aparat penegak hukum sebagai akibat dari adanya tindak pidana korupsi. Inilah pentingnya aspek pencegahan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam optimalisasi pelaksanaan tugas pemerintahan tanpa korupsi. setiap Kepala Daerah diharapkan dapat bersifat proaktif dan progresif menyikapi berbagai temuan, sekaligus melaksanakan tindak lanjut penyelesaiannya secara efektif dan efisien. Di samping sebagai upaya deteksi dini (early detection).
Peningkatan kinerja APIP secara tidak langsung mendorong menciptakan suatu tim Audit yang berkinerja optimal. Berkinerja optimal dimaksud antara lain segala tindakan dan perilaku selama dalam pelaksanaan pemeriksaan sesuai dengan KESA-APFP, berpedoman pada peraturan-peraturan yang berlaku dan rekomendasi yang   diberikan bersifat konstruktif dan dapat ditindaklanjuti dalam rangka perbaikan kinerja instansi yang diperiksa. 
Guna peningkatan/ optimalisasi peran APIP maka perlu adanya komitmen peran pemerintah Daerah dengan penguatan aparat intern pengawas pemerintah (APIP) di daerah karena selama ini peran Inspektorat Daerah (APIP) terutama di daerah belum berjalan dengan baik, yaitu dengan cara menaikkan Inspektorat Kabupaten/ Kota maupun Inspektorat Propinsi ke level yang lebih tinggi melalui Peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran pelaksanan tugas APIP, Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) APIP melalui Diklat Pembentukan dan Diklat Substansi dengan cara menggalokasikan anggaran yang mendukung untuk peningkatan Level Inspektorat Daerah sehingga tugas sebagai lembaga pengawasan yang berada di daerah berjalan sebagaimana mestinya.

Kedepannya APIP mampu menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi. Optimalisasi peran APIP ditingkat provinsi maupun kabupaten/ kota dapat dilakukan 
perubahan mindset dan culture . Diharapkan tidak ada lagi korupsi sistemik, lingkungan yang kurang kondusif, dan pelayanan publik yang kurang optimal. Yang berikutnya, internal audit charter berupa peningkatan ruang lingkup, kewenangan dan tanggung jawab APIP meliputi tindakan-tindakan yang bersifat preventif, pembuatan strategi yang tepat dan efektif, dan melakukan koordinasi dengan APH dan BPK. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama untuk membentuk  lingkungan yang kondusif dan meningkatkan 
pelayanan publik.(Narasumber Auditor Madya Inspektorat Kota Jambi, Sri ulina.SE)

Berita Terkait

Semua Berita

© Copyright 2019 Fokus Jambi | Media Online Masyarakat Jambi | All Right Reserved