Pengadilan Negeri Jambi Diduga Mengeksekusi Melebihi Objek - Fokus Jambi | Media Online Masyarakat Jambi

Friday, 25 December 2020

Pengadilan Negeri Jambi Diduga Mengeksekusi Melebihi Objek

Pengadilan Negeri Jambi Diduga Mengeksekusi Melebihi Objek


FOKUSJAMBI.COM, JAMBI – Pengeksekusian tanah yang berada di Jalan Raden Mattaher Jambi, tepatnya disamping gedung Putro Retno, Kelurahan Rajawali, Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi yang dilakukan Pengadilan Negeri (PN) Jambi, pada Senin (21/12/2020) kemarin, berbuntun panjang. Pasalnya pengeksekusian tersebut diduga melebihi objek.


Seorang warga yang mengaku mempunyai hak tanah, Asril, menyatakan pihak PN Jambi melakukan eksekusi atas perintah dari Asisten Administrasi bagian umum Pemda Kota Jambi.


“Ini eksekusi pemaksaan PN Jambi atas perintah asisten ADM umum pemda kota jambi. Tapi saya tidak tahu dasarnya,” ujar Asril saat ditemui, Jumat (25/12/2020).


Asril menambahkan, saat dilakukan eksekusi, pihak PN hanya memberitahukan untuk melaksanakan ekesekusi, namun tidak menunjukkan surat untuk melakukan eksekusi.


Menurut Asril, pihak PN Jambi telah melebihi objek untuk dilakukan eksekusi. Pasalnya, yang diketahuinya lahan seluas 1815 m persegi yang dilakukan eksekusi, nyatanya yang dieksekusi melebihi objek, yaitu seluas 2535 m persegi.


”Saya tidak tahu dasar apa pemda yang dipakai, menurut ceritanya yang mau dieksekusi HPL 01,02. Luas kita 2535 yang dieksekusi 1815 berdasakan SK menteri. Melebihi objek, saya tidak mengerti, saya tidak tahu hukum saya rakyat kecil yang buta hukum,” tandasnya.


Asril menyebutkan juga, bahwa tanah ini sudah bersengketa sejak 1969. Namun dalam perkara itu pihaknya mengalami kekelahan dan kemudian memenangkannya.


“Putusan MA menyatakan tanah ini tidak dapat dikosongkan,” tutupnya.


Sementara itu, Yanto sebagai pengurus, menjelaskan, Asril sejak 20-30 tahun lalu sudah memiliki tanah tersebut, dengan memegang bukti surat hibah dari Notaris. Tetapi kenapa pemerintah dan PN memaksa untuk dieksekusi.


“Bapak ini orang susah. 23-30 tahun sudah tinggal di sini. Kepemilikan Asril tidak ada hanya surat hibah 1998, dan ada keputusan dari MA 1983 tanah ini tidak bisa dikosongkan, kenapa pemerintah PN memaksa untuk dieksekusi,” ucapnya.


Hingga berita ini diturunkan, Fokus Jambi belum mengkonfirmasi ke pihak PN Jambi dan Pemda Kota Jambi.(*)

Berita Terkait

Semua Berita

© Copyright 2019 Fokus Jambi | Media Online Masyarakat Jambi | All Right Reserved