Singgung Konflik PT. Asiatik dan SAD Saat Dewat Cawagub, Ini Perkaranya - Fokus Jambi | Media Online Masyarakat Jambi

Saturday, 28 November 2020

Singgung Konflik PT. Asiatik dan SAD Saat Dewat Cawagub, Ini Perkaranya

Singgung Konflik PT. Asiatik dan SAD Saat Dewat Cawagub, Ini Perkaranya


FOKUSJAMBI.COM, JAMBI
- Konflik tanah di Provinsi Jambi masih terus terjadi. Terkhususnya, kasus yang disoroti yaitu konflik antara PT. Asiatic dan masyarakat adat yaitu Suku Anak Dalam kelompok 113.


Hal ini pun sempat menjadi pertanyaan dalam debat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dalam menyelesaikan konflik di Porvinsi Jambi, pada Minggu (22/11/2020) lalu. Saat itu, moderator dalam acara debat Pilkada bertanya ke salah satu Cawagub Provinsi Jambi.


Awal mula konflik PT Asiatik dan SAD.

Kabid penanganan konflik Kesbangpol, Sigit, menjelaskan, awal mula konflik PT Asiatic bersama SAD pada tahun 1980.

Saat itu, terbit perizinan pelepasan areal Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) ke perusahaan dengan luas 27 ribu Hektar (ha) lebih di wilayah Batanghari. 


"Yang terbit itu izin HGU. Kemudian bergulirnya waktu di kawasan itu terjadi pemekaran. Saat ini menjadi dua wilayah, Kabupaten Muaro Jambi dan Batanghari," katanya, Senin (23/11/2020).


Kata Sigit, sementara di dalam peraturan Menteri Pertanian, hanya membatasi luas areal maksiamal izin perkebunan 20 ribu ha. Pada akhirnya perusahaan itu dipecah menjadi tiga perusahaan.


PT. Asitic 20 ribu ha dan 2 perusahaan lainnya. Pertama luasnya 2 ribu ha, kemudian yang kedua 5000 ha, itu semuanya masih satu grup.


Lanjut, konflik kemudian terjadi, lantaran dilihat dari peta mikro di awal, di dalam lahan 20 ribu ha tersebut ada pemukikan yang dikuasi dan dikalim SAD sebanyak 3.550 ha.


"Kemudian ada kewajiban perusahaan itu melakukan kewajiban pemberdayaan masyarakat, dalam bentuk kemitraan atau inti plasma. Seiring berjalannya waktu PT menggerjakan lahannya itu. Lalu muncul komplain dari SAD. Akhirnya berlangsung terus," tambahnya.


Lanjut Sigit, konflik antara PT dan SAD terus bergulir, dan akhirnya konflik tersebut dibantu ditengahi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batanghari.


Di situ, pihak SAD komplainnya 3.550 ha itu, dikeluarkan dari lahan perizinan. Karena menurutnya, terlebih dahulu dikuasai oleh SAD, sebelum izin keluar. 


Lalu dilakukan mediasi oleh Pemkab Bataghari, terakhir didapatkanlah 18 kelompok SAD yang didata Pemkab batanghari melalui Tim terpadu (Timdu) penanganan konflik sosial, instansi terkait dengan melibatkan lembaga adat melayu batanghari melakukan pendataan, “By name by addres”.


Usai didata, didapatlah 18 kelompok SAD yang disebut 4 nenek 8 puyang sisilahnya. Kemudian difasilitasi duduk bersama, didapatkan solusi dalam bentuk kemitraan, dengan perusahaan. 


"Didapatkan kesepakatan, disiapkanlah lahan untuk mereka untuk SAD, di areal yang 2 ribu itu tadi. Di luar PT Asiatic tadi dalam bentuk kemitraan, yaitu 1 KK 2 ha, itu hak kelola bukan hak memiliki. Artinya dikerjasamakan dengan perusahaan. Warga SAD menerima bagi hasil dari 2 ha tadi. Sampai hari ini masih berjalan.


Lebih lanjut lagi, ada satu kelompok lagi, yang menamakan dirinya kelompok 113 , itu yang dari awal tidak mau dengan pola penyelesaian yang seperti itu (kemitraan). 

Kelompok 113 tetap minta pelepasan areal 3.550 ha yang dalam areal 20 ribu ha tadi. Akhirnya mereka berjuang sampai ke Pemerinta Pusat.


Kemudian, Kementrian HTR BPN menjembataninya dengan cara mediasi. 3 sampai 4 kali melakukan rapat di jambi yang mempertemukan para pihak yang berkonflik.


"Bertemu duduk dalam satu meja, bermusyawarah. Yang intinya pihak perusahaan bersedia bermitra, kepada kelompok 113, dan kelompok 113 tidak lagi menuntut 3.550 ha. Bahasanyo tu, idak penuh ke atas idak penuh ke bawah, tetapi tidak mau dengan pola yang 17 kelompok tadi. Dia pola tersendiri," jelasnya.


"Ini lah tahapan yang sudah kita lakukan, terakhir kita rapat sudah membentuk kelompok kerja, Timdu penanganan konflik Provinsi Jambi sudah membentuk kelompok kerja untuk menyelesaikan konflik tersebut, ada 3 kelompok kerja, yang akan melakukan langkah-langkah yang penyelesaian sifatnya menyeluruh, dan tuntas yang bisa diterima di kedua belah pihak dan ini sedang berjalan SK kerjanya. Sudah dinaikan ke pak Gubernur melalui pak Sekda tinggal menunggu setelah itu kita akan melakukan langkah-langkah antara lain, pengajian aspek hukum, aspek legalitas perizinan perusahaan, pendataan warga 113, yang ketiga aspek penegakkan hukum jika ditemukan pelanggaran di lapangan, itu di samping pertemuan rapat, kita juga melakukan peninjauan di lapangan nantinya," jelasnya lagi.


Kata Sigit, saat ini arah menuju penyelesaian sudah jelas. Sudah ada rencana aksi, langka-langka dan jadwal pelaksanaannya. 


Mudah-mudahan dengan kelompok kerja yang sudah dibentuk melalui SK Gubernur, kemudian disertai dengan rencana aksi, dalam arti langkah-langkah siapa melakukan apa.


Konflik yang Terjadi

Selama tahun 1980 sampai saat ini, berbagai tindakan terjadi, seperti pembongkaran pondok-pondok yang dibangun kelompok SAD 113.


Namun demikian, Sigit membantahnya, yang membongkar itu dari pihak sukarela, dari pihak warga dan dengan ganti rugi. 


"Tenda-tenda bukan rumah, pondok gitu yang di lahan perkebunan itu, itu dilakukan dulu oleh Timdu Batanghari. Pembongkaran itu dilakukan sukarela karena sudah diganti rugi bagi yang belum dibongkar," katanya.


Lebih lanjut Sigit, saat ini anggaran untuk penyelesaian konflik telah dipotong lantaran pandemi Covid-19.


“Kita kadang susah memobilisasinya, karena anggran telah dipotong,” keluhnya.

PT Asiatic tetap akan mempertahan lahan

Kata Sigit, pihak PT Asiatic tetap akan mempertahankan lahannya, lantaran berdasarkan izin yang diberikan, yang ijin diberikan Pemerintah dalam hal ini pelepasan kawasan dari kehutanan, izin HGU dari BPN, itu dasar mereka penguasaan lahan dan mengerjakan lahan itu.


Kalau pun itu ada konflik memang harus diselesaikan. Ini yang berlaku selama ini dan sejak beberapa tahun terakhir, pihanya intensif melakukan mediasi yang awalnya dilakukan Timdu batanghari.


"Beberapa tahun terkahir dilakukan Timdu Batanghari. Saat ini pihak Provinsi yang menyelesaikannya," katanya lagi.


Hingga saat ini pihak SAD tidak menempatinya lahan tersebut. Diharapkannya pihak perusahaan akan akomodatif, tidak ngotot-ngototan. 


"Artinya, saling memberi dan menerima supaya ada kesepakatan dan tidak ada yang dirugikan. Perusahaan diuntungkan SAD juga diuntungkan," tutupnya.


Sementara, salah satu SAD 113, Hambali, mengatakan, pihaknya tengah menunggu SK Tim verifikasi untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Pasalnya, pada 27 Oktober 2020 pihaknya bersama instansi terkait melangsungkan pertemuan.


“Sekarag kita lgi nunggu SK TIM verfikasi sesuai dengan berita acara tanggal 27 oktober 2020 mereka sudah membentuk tim penyelesaian komlik SAD 113,” kata Hambali.


Lanjut Hambli, info terahir yang diterimanya, saat ini SK tim sudah di meja Sekda Provinsi Jambi, dan tinggal menungu tanda tangan SEKDA. 


Kaata Hambi, pertemuan pihaknya dengan Kesbangpol Provinsi pada tgl 27 oktober tersebut untuk kelompok 113.


“Mendata SAD.113 yang pormnya dikeluarkan oleh TIMDU Provinsi. Selanjutnya data tersebut akan menjadi acuan untuk diversifikasi bersama timdu bersam-sama tokoh-tokoh SAD 113 ,” tambahnya.


Hambali mempertegas, soal hak kelompoknya yang digarap oleh perusahaan buakn seperti perhutanan sosial. Pihaknya tetap menuntut haknya yang 3.550 ha tersebut.


“Ini soal tututan hak-hak kami yg digarap oleh perusahaan. Bukan- bukan seperti perhutanan sosial. Maka sesuai dengan apa tertuang dihasil rapat tanggal 7 Agusut itu,” tutupnya.


Kemudian, Kesbangpol Pemkab Batanghari, Ansori, menyebutkan, pihaknya saat ini termasuk ke dalam Pokja yang sudah dibentuk Provinsi dan menunggu SK.


“Saat ini lagi mendata, orang sudah ditangani provinsi jambi, kita termasuk pokja lagi disusun SK nya,” tandasnya.

Lalu, Humas PT. Asiatik, Doni, hingga saat ini belum memberi keterangan soal konflik tersebut.


Apakah Kepala Daerah yang nantinya dipilih rakyat bisa menyelesaikan berbagai masalah di Provinsi Jambi?(*)

Berita Terkait

Semua Berita

© Copyright 2019 Fokus Jambi | Media Online Masyarakat Jambi | All Right Reserved